Komisi III DPR Pertanyakan Sikap Jaksa Agung Terkait Kasus Chandra dan Bibit

09-11-2009 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR benny K Harman (F-PD) mempertanyakan sikap Jaksa Agung jika DPR meminta kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak dilanjutkan, mengingat penanganan hukum oleh penyidik kepolisian sarat kepentingan

Demikian di katakan Benny saat Komisi III DPR melakukan Rapat dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji beserta jajarannya, di Gedung DPR, Senin (9/11)

"Apa sikap Jaksa Agung jika TPF atau Tim Delapan meminta kasus ini tidak dilanjutkan, di-SP3? Mengingat tindakan kepolisian sarat kepentingan dan memiliki banyak irasionalitas secara hukum maupun demokrasi?" tanyanya.

Benny kembali menegaskan, karena sarat akan kepentingan, untuk itu ia meminta kejaksaan bisa meneliti secara cermat sebelum menyatakan BAP-nya lengkap atau tidak.

Hal serupa dikatakan oleh Anggota Komisi III Bambang Soesatyo (F-PG) yang menerangkan, Tim Delapan menyatakan kasus Bibit dan Chandra tidak layak diteruskan ke pengadilan, karena alat buktinya lemah dan ada rangkaian yang hilang.

“Jika benar kasus ini tidak layak untuk diteruskan, maka saya meminta sikap tegas Jaksa Agung untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), hal tersebut perlu agar tidak menjadi bola liar yang bisa merongrong kewibawaan negara.”tegas Bambang.

Menjawab pertanyaan tersebut, Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan bahwa ia tidak berani menentukan karena semuanya ini tergantung kepada jaksa peneliti dan ia tida bisa memastikan.

            Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, dia akan segera melimpahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus Chandra M Hamzah jika sudah lengkap, tapi belum akan menyerahkan BAP kasus Bibit Samad Riyanto.

"BAP kasus Chandra sudah hampir lengkap hanya menunggu kesimpulan dari tim penyidik hingga pukul 00.00 nanti malam," kata Hendarman

Dia mengatakan, BAP kasus Chandra M Hamzah sudah hampir lengkap karena sudah diteliti tim penyidik Kejaksaan Agung, yakni dicocokkan antara BAP dan alat bukti.

Menurut dia, saat ini tim penyidik masih berusaha membuktikan sampai Senin tengah malam, mengenai bisa tidaknya keberadaan Yulianto, orang yang disebut-sebut Ary Muladi, dibuktikan.

Jika tidak bisa dibuktikan, kata dia, maka BAP kasus Chandra belum bisa dinyatakan lengkap atau P21, maka penyerahananya ke pengadilan masih tertunda.

Sedangkan kasus Bibit Samad Riyanto, kata dia, belum akan diserahkan ke pengadilan, karena belum diteliti oleh tim penyidik sehingga belum dinyatakan lengkap.

"BAP kasus Pak Bibit baru sekitar seminggu kami terima, belum sempat dilakukan penelitian, sehingga masih jauh dari lengkap," katanya.

Dikatakan Hendarman, dalam pengajuan BAP kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dibutuhkan minimal dua alat bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak.

Sementara itu berkas Bibit masih premature dan masih diteliti berdasarkan alat bukti yang ada, menurut Hendarman berkas Bibit baru satu minggu ditangan jaksa

Jaksa Agung:Berkas Kasus Bibit Masih Prematur

Chandra-Bibit ditetapkan sebagai tersangka saat mencekal bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo terkait kasus pengadaan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).(nt)

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...